Skip to main content

Featured

Sekilas pokrol bambu (bush lawyer), pengacara praktik hingga advokat Indonesia

Ketika masih berada di bawah kekuasaan kolonial, pemberi layanan hukum kepada rakyat strata bawah mulai dari pembelaan di muka sidang pengadilan sampai pemberian nasihat-nasihat acara berperkara banyak diberikan oleh mereka yang sedikit banyak mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan kehakiman; pada waktu-waktu lalu (masa kolonial) itu, mereka sering disebut 'pokrol bambu', suatu penamaan yang terdengar kurang mengenakkan, dalam salah satu tulisannya, Daniel S. Lev menyebut mereka dengan istilah 'bush lawyer'; dalam perkembangan selanjutnya, mereka lazim disebut 'pengacara praktik' (Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008). Salah satu pondasi profesi hukum (tersebut) advokat pada masa kolonial yaitu Stb.1848 No.8, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, yang kemudian digantikan/dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya/diberlakukannya UU 18/2003 tentang Advokat yang men...

7 October 2021: Indonesian legislature has passed, validated Carbon Tax, adjustment related to Corporate Income Tax (PPh Badan), Value Added Tax (VAT or PPN), and Tax Amnesty under the draft of Harmonized Laws on Taxation (RUU HPP / Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Indonesia's house of representative, the legislative body has passed, validated the provisions concerning carbon taxation on 7 October 2021.

The carbon taxation is stipulated under the Harmonized Laws on Taxation draft (RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, "RUU HPP") and will soon be enacted by the government after its administrative process.

Referring to the press conferences, the carbon tax will start to be implemented in 2022, per kilogram CO2e or similar unit.

Along with the carbon tax, RUU HPP also stipulates adjustment related to Corporate Income Tax (PPh Badan), Value Added Tax (VAT or PPN), and the Tax Amnesty.

Let us await the enactment of the said legislation, the official copy of the said law for further review and analysis.

---

Should you have any enquiry about Indonesian law, please don't hesitate to contact us.