Skip to main content

Featured

Sekilas pokrol bambu (bush lawyer), pengacara praktik hingga advokat Indonesia

Ketika masih berada di bawah kekuasaan kolonial, pemberi layanan hukum kepada rakyat strata bawah mulai dari pembelaan di muka sidang pengadilan sampai pemberian nasihat-nasihat acara berperkara banyak diberikan oleh mereka yang sedikit banyak mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan kehakiman; pada waktu-waktu lalu (masa kolonial) itu, mereka sering disebut 'pokrol bambu', suatu penamaan yang terdengar kurang mengenakkan, dalam salah satu tulisannya, Daniel S. Lev menyebut mereka dengan istilah 'bush lawyer'; dalam perkembangan selanjutnya, mereka lazim disebut 'pengacara praktik' (Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008). Salah satu pondasi profesi hukum (tersebut) advokat pada masa kolonial yaitu Stb.1848 No.8, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, yang kemudian digantikan/dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya/diberlakukannya UU 18/2003 tentang Advokat yang men...

5 January 2022, Law on Fiscal Relationship between Central Government & District / Local Government

Law on Fiscal Relationship between Central Government & District / Local Government has passed the legislature and been enacted on 5 January 2022; the Law Number 1 Year 2022 on Fiscal Relationship between Central Government & District / Local Government (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah) ("Law").

Among other provisions of the Law, there are considered as the improvement of Law Number 28 Year 2009 on Local Tax & Local Levies (Pajak Daerah & Retribusi Daerah) ("Law 28"), whose provisions has been partially declared as unconstitutional by the Judicial Review Verdict Number 80 Year 2017 by Constitutional Court.

Some (new term of) local taxes, the tax to be levied by the district / local government, are improved / added in the new Law (in comparison with Law 28), e.g. the PBJT (Pajak Barang & Jasa Tertentu, literally translated: Tax on Certain Goods & Services).

---

Should you have any enquiry about Indonesian law, please don't hesitate to contact us for free information about Indonesian law.