Skip to main content

Posts

Featured

Sekilas pokrol bambu (bush lawyer), pengacara praktik hingga advokat Indonesia

Ketika masih berada di bawah kekuasaan kolonial, pemberi layanan hukum kepada rakyat strata bawah mulai dari pembelaan di muka sidang pengadilan sampai pemberian nasihat-nasihat acara berperkara banyak diberikan oleh mereka yang sedikit banyak mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan kehakiman; pada waktu-waktu lalu (masa kolonial) itu, mereka sering disebut 'pokrol bambu', suatu penamaan yang terdengar kurang mengenakkan, dalam salah satu tulisannya, Daniel S. Lev menyebut mereka dengan istilah 'bush lawyer'; dalam perkembangan selanjutnya, mereka lazim disebut 'pengacara praktik' (Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008). Salah satu pondasi profesi hukum (tersebut) advokat pada masa kolonial yaitu Stb.1848 No.8, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, yang kemudian digantikan/dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya/diberlakukannya UU 18/2003 tentang Advokat yang men...

Latest Posts

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan terkait Sekolah (Swasta/Non-Pemerintah)

30 May 2024: Legal Overview on Regulation 25 of 2024 concerning Mineral and Coal Business

20 May 2024: Legal Overview on Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), the "Citizen's Saving for Housing"

PROBLEMATIKA PRAKTIK PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT STUDI KASUS KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

Pendidikan Pancasila dan kearifan lokal sebagai landasan pengembangan hukum dan ketahanan nasional

Kemitraan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Mengenal Perusahaan Australia

Restrictions or Limitation on the Scope of Agency in the Trading or Sales Agency Agreement

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Gelar FGD “Ekonomi dan Negara Hukum Pancasila”

30 August 2022, Indonesia legislature on RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)

3 August 2022, New Law on Penitentiary

Tax Harmonization Law of 2021 and Minister of Finance Regulation: VAT and "Penggantian"

Indonesia: Perseroan (PT) Perorangan Usaha Mikro, Kecil (UMK)

Indonesia: peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws)

Indonesia's Minister of Trade Regulation on the Export of Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Palm Olein, and Used Cooking Oil

Indonesia: Fungsi teori-teori hukum untuk memecahkan persoalan terkait hukum

Indonesia: Pendekatan mazhab sejarah (historis) bagi pengembangan hukum

15 February 2022, Law on the Capital City of Indonesia (Undang-Undang Ibu Kota Negara)

6 October 2021, Indonesian Law on the Ratification of ASEAN Agreement on Electronic Commerce

31 December 2021, Law on the Establishment of High Court (in provinces) Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara

31 December 2021, Law on the Establishment of Administrative Law - High Court in some other cities in Indonesia

5 January 2022, Law on Fiscal Relationship between Central Government & District / Local Government

12 Jan' 2022, the 2nd amendment of Road Law (Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan)

14 February 2022: Domestic Affair Minister Instruction on COVID-19 limitation, 16 Feb' 2022: Circular Letter of COVID-19 Task Force

General Overview, Indonesia Job Creation Law ("Undang-Undang Cipta Kerja") Number 11 of 2020 ("Omnibus Law")