Sekilas pokrol bambu (bush lawyer), pengacara praktik hingga advokat Indonesia
Ketika masih berada di bawah kekuasaan kolonial, pemberi layanan hukum kepada rakyat strata bawah mulai dari pembelaan di muka sidang pengadilan sampai pemberian nasihat-nasihat acara berperkara banyak diberikan oleh mereka yang sedikit banyak mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan kehakiman; pada waktu-waktu lalu (masa kolonial) itu, mereka sering disebut 'pokrol bambu', suatu penamaan yang terdengar kurang mengenakkan, dalam salah satu tulisannya, Daniel S. Lev menyebut mereka dengan istilah 'bush lawyer'; dalam perkembangan selanjutnya, mereka lazim disebut 'pengacara praktik' (Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
Salah satu pondasi profesi hukum (tersebut) advokat pada masa kolonial yaitu Stb.1848 No.8, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, yang kemudian digantikan/dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya/diberlakukannya UU 18/2003 tentang Advokat yang mengatur profesi hukum tersebut hingga saat ini.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (tentang Advokat, Pasal 1 Ayat 1, UU 18/2003)
Daniel S. Lev menyampaikan bahwa "...(tatkala) sumbangan advokat diperlukan sebagai pendorong reformasi sistem hukum..." (Daniel S. Lev, dalam Binziad Kadafi (ed.), Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, The Asia Foundation, 2001)).
