Sanksi pidana terkait pembukuan bank
(termasuk rekening bank) menurut Undang – Undang Perbankan Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo.
Nomor 10 Tahun 1998 (“Undang-Undang”)
Pasal 49
(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau
pegawai bank yang dengan sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan
tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus,
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
Meski
demikian, ketentuan
ini masih menyisakan banyak pertanyaan, dan:
-
bergantung
bukti (contoh, bahwa
dilakukan dengan sengaja), fakta hukum terkait, dan
proses hukum lebih lanjut (contoh, penyidikan hingga putusan
pidana),
-
kata/frasa/kalimat
bersifat umum dalam ketentuan tersebut berpotensi luas, dan akan
berkaitan dengan poin pertama di atas,
-
tidak/belum
mencakup pertanggungjawaban pelaku secara
detail/khusus atas kerugian yang timbul, secara umum hanya menurut KUHPerdata;
melainkan, terbatas jika terkait dugaan tindak pidana lain (contoh, pemalsuan
maupun penggelapan terkait, jika ada, menurut KUHPidana; pencucian uang, jika
ada, menurut UU terkait, dll.)
Beberapa
referensi peraturan, dalil, doktrin dan/atau yurisprudensi, tergantung
konteks, misalnya terkait iktikad baik (nasabah), hubungan atasan – bawahan
(perusahaan perbankan – karyawan perbankan), manajemen risiko, tata kelola yang
baik (good corporate governance), dan lain-lain dapat dipertimbangkan
sehubungan hal terkait, meski memang belum tentu spesifik, eksplisit dan dapat
ditegakkan (enforceable) terhadap kasus yang terjadi.
Salah
satu faktor penting (non-hukum) sehubungan hal terkait adalah peran bank
sebagai lembaga kepercayaan masyarakat menurut Undang – Undang, faktor
“kepercayaan masyarakat”, terutama nasabah, sedikit-banyak mempengaruhi
kegiatan perbankan sehubungan pengelolaan dana masyarakat.
