Skip to main content

Featured

Sekilas pokrol bambu (bush lawyer), pengacara praktik hingga advokat Indonesia

Ketika masih berada di bawah kekuasaan kolonial, pemberi layanan hukum kepada rakyat strata bawah mulai dari pembelaan di muka sidang pengadilan sampai pemberian nasihat-nasihat acara berperkara banyak diberikan oleh mereka yang sedikit banyak mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan kehakiman; pada waktu-waktu lalu (masa kolonial) itu, mereka sering disebut 'pokrol bambu', suatu penamaan yang terdengar kurang mengenakkan, dalam salah satu tulisannya, Daniel S. Lev menyebut mereka dengan istilah 'bush lawyer'; dalam perkembangan selanjutnya, mereka lazim disebut 'pengacara praktik' (Sutandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Malang: Bayumedia Publishing, 2008). Salah satu pondasi profesi hukum (tersebut) advokat pada masa kolonial yaitu Stb.1848 No.8, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, yang kemudian digantikan/dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya/diberlakukannya UU 18/2003 tentang Advokat yang men...

22 September 2021: News on Minister of Trade Regulation: Importation of Used Capital Goods, in Not-New-Conditions

Indonesian government issued the Minister of Trade Regulation Number 53 Year 2021 (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2021) concerning the revocation of the Minister of Trade Regulation Number 44 Year 2021 on third amendment of the Minister of Trade Regulation Number 118 Year 2018 (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018, “MTR 118/2018”) (“MTR 44/2021”) concerning the Importation of Capital Goods in Not-New-Conditions (Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru) on 13 September 2021 and enacted on 22 September 2021 (“MTR 53/2021”).

This MTR 53/2021 has 2 provisions which simply revoked MTR 44/2021 in Article 1, and the effectiveness (of revocation) in Article 2 upon enactment of this MTR 53/2021.

Recalling our memory that MTR 44/2021 regulated the third amendment of MTR 118/2018, one of its provisions has exempted certain Importation of Capital Goods in Not-New-Condition as stated in its Appendix VI.

---

Should you have any enquiry about Indonesian law, please don't hesitate to contact us for free information about Indonesian law.

Popular Posts